RAKOR PEMKAB BELU BERSAMA KEMENKO POLHUKAM RI

Facebookyoutubeinstagram

DINAS KOMINFO KAB.BELU – Rabu (01/12), Bupati Belu – dr. Taolin Agustinus, Sp.PD-KGEH, FINASIM didampingi Wakil Bupati Belu – Drs. Aloysius Haleseren, MM, unsur Forkompinda Plus, Sekretaris Daerah Kabupaten Belu – Johanes Andes Prihatin, SE,M.Si serta pimpinan OPD terkait mengadakan Rapat Koordinasi bersama Tim Kemenko Polhukam RI berlangsung di Ruang Rapat Bupati Belu.

Ada tiga hal yang menjadi tugas pokok dari Kemenko Polhukam RI yaitu bagaimana Menkopolhukam melaksanakan koordinasi, kemudian mensinkronisasikan, mengendalikan semua program – program Pemerintah yang Kementerian lembaganya ada di bawah koordinator Kementerian Polhukam. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidkoor Pertahanan Negara – Mayjen TNI Hilman Hadi, S.I.P., M.B.A.,M.Han.,

” Khusus di wilayah ini ada 2 hal utama pokok yang kita lihat di perbatasan, yang pertama adalah masalah perbatasan, Menkopolhukam juga sebagai Ketua Pengarah masalah perbatasan sesuai dengan Kepres. Yang kedua adalah masalah penanganan COVID-19, ” Paparnya.

Dirinya juga menambahkan bahwa saat ini Kementerian Polhukam dari salah satu Deputi VI (enam) sedang membahas bagaimana penanganan warga yang eks Timor – Timur.

” Jadi 3 hal pokok inilah alasan kedatangan kami kesini, kami bedah masalah, apakah ada hambatan-hambatan untuk tingkat kebijakan dalam hal ini Pemerintah. Sehingga nanti Apabila lintas Kementerian ada permasalahan kita akan mengadakan rapat lanjutan dan memberikan rekomendasi untuk menangani permasalah tersebut, “pungkasnya.

Sementara itu dalam sambutannya Bupati Belu – dr.Taolin Agustinus,Sp.PD-KGEH., FINASIM menyampaikan gambaran umum wilayah Kabupaten Belu dan menyajikan beberapa data teknis terkait Inpres No. 1/2021.
” Ada beberapa hambatan-hambatan yang kami hadapi disini, yang pertama isu perbatasan yakni keamanan, perdagangan lintas batas, lalu lintas orang dan kesehatan terkait Covid, terutama varian baru yang telah beredar di dunia, terutama dari negara Afrika,” bebernya.

Selain itu Bupati juga menjelaskan untuk isu keamanan menjadi hal yang penting namun sejauh ini ada kasus-kasus sporadik pelintas batas.
” Terutama warga-warga eks tim-tim yang masuk lewat jalan tikus (ilegal) ke negara kita untuk urusan kegiatan – kegiatan budaya, olahraga dan lain-lain dan pada akhirnya membuat masalah. Disini kami membutuhkan regulasi yang lebih tinggi dan kerjasama antar negara, dan ini sudah di luar kemampuan kami,” papar Bupati Belu.

Menanggapi permasalahan dan hambatan hambatan yang terjadi di Kabupaten Belu, Deputi Bidkoor Pertahanan Negara – Mayjen TNI Hilman Hadi, S.I.P., M.B.A.,M.Han., menyampaikan apresiasi dimana Pemerintah Kabupaten Belu sangat realistis dalam menyampaikan data-data sebagai data tambahan untuk bahan rekomendasi selanjutnya.

BERITA: NOVITA
FOTO: ANA
VIDEO: HENGKI
EDITOR: ELI MALI

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.