PJS BUPATI BELU BUKA BIMTEK IMPLEMENTASI SIPD

Facebookyoutubeinstagram
DINAS KOMINFO KAB. BELU—Kamis (01/10 ), Penjabat Sementara Bupati Belu – Drs. Zakarias Moruk, MM membuka secara resmi Bimbingan Teknis Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah bertempat di Ballroom Hotel Matahari Atambua.
Bimbingan teknis ini dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang menghadirkan narasumber Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri RI – Bahri, S.STP., M.Si dan Kepala Sub Direktorat Wilayah 4 Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah – Ihsan Dirgahaya, S.STP., MAP.
Pjs. Bupati Belu – Drs. Zakarias Moruk, MM mengatakan sesuai penyampaian dari Kementerian terkait dengan konsekuensi dalam Penyusunan APBD 2021 yang di pedomani di Permendagri No. 90 /2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah diharapkan masing-masing OPD telah menyusun RKPD dan menyusun KUA PPAS.
‘’ Bapak- ibu kita kawal betul Bimtek ini karena evaluasi RAPBD sudah berpedoman pada Permendagri No. 90. Permendagri ini memberikan ruang kepada kita untuk secara berjenjang dan mandiri dalam memberikan pengelompokkan baik dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban,’’ kata Pjs.
Ditambahkannya, ‘’Saya mohon dukungan dari semua perangkat daerah untuk mengikuti bimtek ini sampai hari minggu sehingga kita bisa melihat bagaimana masing-masing perangkat daerah telah menyiapkan draft DPA masing-masing sehingga hanya di sesuaikan saja pada pembahasan di Badan Keuangan Daerah,’’ jelas Zaka Moruk.
Pada tempat yang sama, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri RI – Bahri SSTP., M.Si menyampaikan kehadiran tim Kementerian Dalam Negeri RI untuk menginformasikan satu kebijakan yang saat ini sedang dilakukan yaitu mereformasi keuangan daerah pasca terbitnya PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dikatakan Bahri, PP No. 12 Tahun 2019 ini mencabut PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka dengan PP baru ini di jadikan tonggak awal oleh Kemendagri melakukan reformasi keuangan daerah dimana menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu dipastikan APBD 2021 sudah menggunakan struktur APBD baru berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019.
‘’Kebijakan yang kami lakukan saat ini yaitu menuju satu data satu sistem, kebijakan ini di latar belakangi yakni untuk memastikan program kegiatan di APBD kita semuanya berbasis urusan kewenangan yang di atur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, kami memastikan program kegiatan kita dilaksanakan berdasarkan urusan kewenangan,’’ kata Bahri.
Lanjutnya,‘’ kami memastikan juga ketika menyusun laporan keuangan dengan opini WTP/WDP, laporan keuangan sebagai hasil konfersi karena adanya perbedaan struktur ketika kita menganggarkan dengan struktur menyusun laporan keuangan maka itu kami memastikan tidak ada lagi konfersi didalam penyusunan laporan keuangan,’’ tegas Bahri.
Ikut hadir dalam kegiatan Bimtek ini Pimpinan OPD, para Sekretaris OPD dan Kasubag Perencanaan masing – masing OPD.
Foto/Berita: Tim peliput

 

Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published.